Riaupintar.com -- Universitas Lancang Kuning Riau (Unilak) berpartisipasi dalam kunjungan kerja khusus yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia lewat Komisi X DPR RI. Kegiatan ini diselenggarakan di Aula Siak Sri Indrapura, Lantai 4 Universitas Riau pada Kamis, 9 April 2026.

Unilak diwakili oleh Wakil Rektor II yang membidangi Keuangan dan Administrasi, Assoc Profesor Dr Jeni Wardi. Acara ini menjadi ajang penting untuk mendiskusikan berbagai masalah signifikan di sektor pendidikan tinggi, terutama mengenai sistem penerimaan mahasiswa baru di Provinsi Riau. Beberapa Rektor di Riau juga hadir dalam pertemuan ini.

Dari pihak legislative, hadir sejumlah anggota dari Komisi X DPR RI, termasuk Dr. Kurniasih Mufidayati, M.Si., Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si., Dr. Sofyan Tan, Dr. Karmila Sari, S.Kom., M.M, Puti Guntur Soekarno Putri, Denny Cagur, serta Verrell Bramasta dan anggota lainnya.

Dalam forum tersebut, Wakil Rektor II Unilak, Assoc Profesor Dr Jeni Wardi, menyampaikan rasa terima kasih kepada Komisi X DPR RI yang telah berkunjung ke Riau untuk mendengarkan aspirasi.

"Kami sangat berbahagia atas kedatangan Komisi X DPR RI ke Riau, hal ini menunjukkan perhatian dari anggota DPR RI yang peduli dalam memberikan solusi serta kemajuan, terutama untuk pendidikan tinggi di Riau. Pada pertemuan itu, semua pimpinan perguruan tinggi diberikan kesempatan untuk berbagi dan menyampaikan aspirasi," papar Assoc Profesor Dr Jeni Wardi.

Dr Jeni menambahkan bahwa institusi pendidikan tinggi perlu kerjasama, kompak, dan kolaborasi demi kemajuan pendidikan di Riau. Hal ini karena akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas pendidikan masyarakat di bumi Melayu.

Ketua Tim Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI, Kurniasih Mufidayati, menekankan bahwa kunjungan ini ditujukan untuk mendengarkan aspirasi serta mendapatkan gambaran nyata mengenai pelaksanaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru dan biaya pendidikan tinggi di daerah.

"Kami ingin mendengar langsung dari perguruan tinggi terkait tantangan-tantangan yang dihadapi, baik dalam proses seleksi mahasiswa baru maupun dalam penentuan biaya pendidikan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan situasi yang ada di lapangan," sebutnya.(yok)