Riaupintar.com --  Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Republik Indonesia melalui acara sosialisasi Wajib Belajar (Wajar) 13 Tahun yang diadakan di Tangerang Selatan pada Kamis, 26 Februari 2026, menegaskan kembali komitmennya untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas layanan pendidikan dari usia dini hingga pendidikan kesetaraan. 

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, mengungkapkan bahwa program Wajib Belajar 13 Tahun merupakan salah satu prioritas Presiden untuk menyiapkan Generasi Emas Indonesia pada tahun 2045. 

Ia menjelaskan bahwa masa anak-anak merupakan periode yang sangat penting untuk menentukan perkembangan mereka, baik secara motorik, intelektual, sosial, maupun spiritual. Anak-anak perlu diberikan kesempatan untuk menjelajahi imajinasi mereka, membangun rasa percaya diri, dan mempersiapkan diri untuk belajar di jenjang yang lebih tinggi dengan bantuan dari pendidik dan lingkungan belajar yang mendukung. 

Mendikdasmen juga mengingatkan pentingnya peran guru PAUD dan TK sebagai panutan dalam membangun karakter anak. “Guru diharapkan dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, ramah anak, serta mendorong anak untuk bertanya, bermain, berimajinasi, belajar berbagi, bekerja sama, dan berkomunikasi dengan baik. Lingkungan yang berbahasa baik, sikap pendidik, dan interaksi sosial dianggap sangat berpengaruh dalam membentuk karakter anak dari usia dini,” jelasnya. 

Selain itu, Direktur PAUD, Nia Nurhasanah, menambahkan bahwa pemerintah saat ini mendukung pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun yang meliputi pendidikan dasar dan satu tahun kelas prasekolah. 

Penekanan diberikan pada pentingnya mempersiapkan anak sebelum memasuki pendidikan dasar melalui layanan prasekolah yang berkualitas. Beberapa hal utama yang menjadi perhatian bersama adalah perluasan akses pendidikan, penyediaan ruang kelas dan satuan pendidikan, perbaikan kualitas layanan termasuk kualitas pengajaran, serta peran dan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pelaksanaan kebijakan Wajib Belajar 13 Tahun. 

Sementara itu, Direktur Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Informal, Baharudin, mengungkapkan bahwa pendidikan nonformal dan informal memiliki peranan penting dalam mencapai Wajib Belajar 13 Tahun melalui jalur di luar pendidikan formal, seperti Program Paket A, Paket B, dan Paket C. 

Layanan ini diadakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang berada di bawah pemerintah kabupaten/kota serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang diorganisir oleh masyarakat.

Tren Peningkatan Pendidikan Nonformal, Komitmen Pemerintah Berikan Layanan Kualitas Prima

Pada kesempatan itu juga diungkapkan bahwa tren pendidikan nonformal terus menunjukkan peningkatan. Jumlah lembaga pendidikan nonformal meningkat secara signifikan, termasuk bertambahnya PKBM yang dibentuk oleh berbagai elemen masyarakat, salah satunya melalui jejaring organisasi seperti Aisyiyah dan Muhammadiyah. 

Ini menunjukkan bahwa pendidikan nonformal kini bukan sekadar alternatif, tetapi sudah menjadi pilihan yang lebih umum bagi masyarakat. Direktur Baharudin menjelaskan, peserta didik di PKBM maupun SKB memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan peserta didik di jalur formal, termasuk hak untuk mendapatkan dana BOS bagi yang berusia sekolah. 

Pada tahun 2025, pemerintah akan memberikan perhatian yang sama kepada pendidikan nonformal melalui program revitalisasi PKBM dan SKB serta program digitalisasi lembaga pendidikan, dengan tetap memperhatikan syarat dan ketentuan yang ada. 

Pada kesempatan ini, Baharudin mengajak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan yang ada di PKBM dan SKB, mulai dari layanan PAUD nonformal, program kesetaraan, program keaksaraan, Pendidikan Kecakapan Hidup untuk Perempuan dan Remaja, hingga layanan Taman Baca.

Semua layanan ini diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah Anak Tidak Sekolah (ATS), terutama di Provinsi Banten.

Pemenuhan Gizi pada Usia Emas menjadi Perhatian Pemerintah

Pentingnya memenuhi gizi pada anak, pemerintah meluncurkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang ditujukan untuk peserta didik, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kualitas generasi sejak dini. 

“Perhatian terhadap pendidikan anak sebenarnya dimulai dari dalam kandungan, termasuk melalui pemenuhan gizi, stimulasi, dan lingkungan keluarga yang mendukung pertumbuhan anak,” ungkapnya. 

Mendikdasmen, Abdul Mu’ti, juga membahas mengenai pentingnya pendidikan keluarga, termasuk peran ibu dalam memberikan stimulasi, memperhatikan gizi, serta mencegah pernikahan dini yang dapat berdampak pada kesehatan ibu dan anak. 

Semua upaya ini dinilai sejalan dengan visi kementerian untuk mencapai pendidikan berkualitas bagi semua.**